"Pesta Orang-Orang Ngawur (PON) XX".

Pic: Logo PON/Geogle

"Ngawur"—dalam  bahasa jawa kalau di terjemahkan kedalam bahasa Endonesia, artinya; Asal-asalan. Ngawur terdiri dari 6 karakter yang di awali dengan huruf n dan diakhiri dengan huruf r dengan dua huruf vokal. 

Yang nampak hari ini di Papua dalam kegiatan PON hanyalah cerminan masyarakat terjajah yang terjebak dalam desain pesta 'Ngawur' penjajah. Dengan asal-asalan, kegiatan PON dilakukan tanpa mempertimbangkan fasilitas kegiatan dengan baik.

Penempatan kegiatan PON di Papua, dari pendapat banyak orang, kegiatan ini seharusnya tidak layak dilakukan di Papua, berhubung berbagai macam fasilitas kegiatan tempat tinggal yang terbatas. Belum lagi, terkait makan minum, transportasi dsb,dsb.

Menjelang hari kegiatan, banyak keluhan yang muncul dari berbagai pihak, baik dari peserta PON, tamu undangan, tuan rumah dll yang mgkritik panitia pelaksana bahkan, pemalangan stadium LE oleh pemilik hak ulayat ditengah persiapan, selain itu, satu soal yang sempat viral adalah "Nasi Basi".

Tidak hanya itu, panitia penyelenggara juga mengkritik balik krn pada dasarnya Papua belum siap melaksanakan ajang Nasional. Disini kita sudah melihat orang-orang banyak saling menyalahkan antar satu dan lainnya.

Dari pelaksanaan Asal-asalan menjadi format yang tepat bagi peguasa dalam megelabuhi realitas penindasan di Papua, eksploitasi sumbernya alam, perampasan tanah adat, penangkapan, pemenjarahan, pembunuhan penyisiran masyarakat di kampung-kampung akibat perang pembebasan di medan gerilya dsb,dsb

Tentunya format pesta penjajah ini tidak di sadari oleh setiap orang yang buta dengan keputusan politik penjajah dalam menempatkan Papua sebagai tempat ajang PON XX. Buta politik ini salah satu persoalan serius yang ada di kalangan masyarakat luas, secara khusus di Papua. 

Terkait buta politik, sa jadi ingat seorang penyair Jerman Bertolt Brecht, yang hidup di abad ke-19 (1898-1956). Belau pernah mengatakan: 

" buta terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.”

Lanjutnya...

“Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri."

Nah, keputusan penyelenggaraan PON di Papua harus dilihat sebagai keputusan politik Jakarta di Papua yang ingin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI. Kenapa keputusan ini harus diambil secara paksa?

Beberapa tahun terakhir, di sidang umum para penyamun di PBB, Jakarta kerap menjadi sorotan negara-negara pasifik yang mengkritik pelanggaran Hak asasi Manusia di Papua, mendesak pembukaan akses jurnalis bahkan tekanan dilakukan referendum di Papua. 

Untuk membantah itu, argumentasi yang sering disampaikan Indonesia bahwa, rakyat Papua telah menentukan nasib sendiri di dalam UUD Otsus 2021, dengan kampanye keberhasilan pendidikan Kesehatan, pembangunan jalan trans dan lain sebagainya. Yang artinya, dari kegiatan PON Jakarta hanya  ingin membuktikan bahwa salah satu keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan di mata Dunia. 

Untuk itu, tra perduli persiapan PON matang atau tidak,  harus di jalankan, karena pesan yang mau dibangun adalah Papua sedang baik-baik saja dalam cengkraman kolonial Indonesia. 

Format pesta Ngwawur jakarta sama persis

dengan pesta mabuk masal yang dilakukan di bar-bar berkelas, ketika semua dimabukan rasa sakit hilang untuk sementara waktu. Dan ketika semua terbagun kembali dari mabuk akan diperhadapkan dengan beban hidup yang besar dibawah Penjajahan. 

Begitulah format pesta penguasa Jakarta di Papua yang berhasil memberikan opium yang tepat bagi orang-orang terjajah.